Pemerintah kerajaan Arab Saudi mewajibkan setiap jamaah umrah dan haji dari seluruh dunia untuk melakukan suntik meningitis. Suntik atau vaksinasi meningitis dimaksudkan untuk melindungi jamaah haji dan umrah dari risiko terserang meningitis meningokokus, penyakit radang selaput otak dan selaput sumsun tulang yang terjadi secara akut dan cepat menular. Arab Saudi menjadikan vaksinasi meningitis meningokokus itu sebagai syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah.

Sebetulnya bukan hanya Arab Saudi. Regulasi kesehatan internasional (International Health Regulation) merekomendasikan vaksinasi meningitis bagi orang-orang yang hendak bepergian ke negara-negara yang dikenal sebagai daerah atau negara epidemic dan endemic meningitis seperti Arab Saudi, Nepal, Kenya dan daerah lingkar meningitis di Sub-Sahara Afrika.

Arab Saudi dikenal memiliki suhu yang sangat dingin pada malam hari dan panas di siang hari. Kondisi demikian, bila tidak diantisipasi dengan baik oleh jamaah haji,dapat menyebabkan mereka gampang sakit. Misalnya, flu, pilek, demam, bersin-bersin dan lain sebagainya.

Karena itulah, pemerintah Indonesia mengantisipasi masalah kesehatan haji dengan membentuk Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). TKHI merupakan gabungan dari dokter dan paramedis yang berasal dari Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI) dari pusat maupun Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Tenaga medis haji ini direkrut dan dipilih secara khusus oleh Departemen Kesehatan (Depkes) melalui Panitia Kerja Tetap (Panjatap) TKHI. Dengan begitu, hanya tenaga dokter dan paramedis yang lolos seleksi yang akan membina, melayani dan melindungi kesehatan para jamaah haji selama di Tanah Suci.

Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Riyadhul Jannah Semarang, Drs H Ahmad Anas MAg, mengatakan, pelayanan kesehatan haji Indonesia masih belum maksimal. Ia mencontohkan penanganan kesehatan yang dilakukan TKHI atau TKHD pada jamaah haji. Untuk setiap kloter (kelompok terbang) dengan jumlah jamaah mencapai 450 orang, hanya ditangani dua dokter dan tiga paramedis. ''Idealnya, setiap rombongan (45 orang) minimal ditangani satu orang dokter dengan dua perawat. Dalam satu kloter jumlah dokter sekitar 10 orang dan perawat mencapai 20 orang. Jadi penanganan kesehatan menjadi lebih maksimal,'' ujarnya.

Anas menambahkan, untuk setiap perumahan (pemondokan) sebaiknya ada satu klinik kesehatan dengan dua orang dokter dan tiga orang perawat. ''Jadi, ketika salah seorang dokter berhalangan karena melaksanakan haji atau umrah, ada petugas kesehatan lainnya yang siap menangani kesehatan jamaah. Dengan demikian, jamaah haji tetap merasa terjaga dan terlindungi,'' paparnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Dr Andri Jaya Kurnia, salah seorang dokter tim kesehatan haji khusus. Menurut Andri, pelayanan kesehatan yang diberikan untuk jamaah haji reguler masih sangat minim. Ia mengharapkan, pelayanan kesehatan haji reguler sama dengan pelayanan kesehatan yang diterapkan pada setiap biro perjalanan haji khusus.

''Di biro perjalanan haji khusus, jamaah dengan jumlah sekitar 45 sampai 100 orang rata-rata ditangani oleh dua orang dokter dan tiga orang perawat,'' ungkapnya. Karena itu, ia mengharapkan, pelayanan kesehatan untuk jamaah haji reguler bisa lebih ditingkatkan, demi kenyamanan jamaah melaksanakan ibadah haji.

Anas mengusulkan, calon jamaah haji Indonesia yang memiliki penyakit dengan risiko tinggi (risti) sebaiknya tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Sebab, jamaah dengan penyakit risti dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan jamaah lainnya dalam melaksanakan ibadah haji. Apalagi mereka yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang lain.

'''Menurut saya, calon jamaah haji dengan penyakit risiko tinggi ini termasuk orang yang belum mampu (istitho'ah). Sebab, ia tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah haji karena memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang lain,'' terang Anas.

Hal serupa telah diterapkan oleh Komite Haji India. Untuk musim penyelenggaraan ibadah haji tahun 1429 H, Komite Haji India memberlakukan kebijakan baru menyangkut mereka yang akan berhaji. Calon jamaah haji atau anak-anak yang berusia dibawah 16 tahun, orang yang menderita cacat fisik dan memiliki ketergantungan dengan orang lain serta wanita hamil dan menyusui dilarang menunaikan ibadah haji.

Larangan berhaji bagi anak-anak yang belum berusia 16 tahun dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam yang sudah dewasa untuk beribadah haji. Demikian juga dengan orang yang cacat fisik dan memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada orang lain, dianggap akan menambah beban jamaah haji lainnya untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu pula wanita hamil dan menyusui dilarang menunaikan ibadah haji dimaksudkan agar mereka bisa merawat janin atau bayinya dengan baik. Intinya, larangan tersebut ditujukan untuk kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji. (sya )