Maret silam, kali pertama Bupati Klaten Sunarna SE melontarkan warning atas indikasi penyusupan kuota haji di wilayahnya. Bupati saat itu berada di Jakarta untuk keperluan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Melalui sambungan telepon kepada Espos, saat itu Sunarna telah meminta agar pihak terkait mengusut indikasi yang telah dia terima laporannya. ”Kasihan penduduk saya banyak yang tidak bisa berangkat haji karena masuk waiting list terus,” keluh dia kala itu.

Sekarang, aparat Pemkab telah menemukan sedikitnya 342 KTP Calhaj 2008 asal Klaten fiktif. Dan ternyata, temuan KTP Calhaj fiktif tak hanya terjadi di Klaten. Seluruh wilayah di Jateng, ternyata terdapat “penyusup” agar mereka dapat berangkat menunaikan ibadah bagi kaum muslim itu tahun ini.

Terbanyak
Dari salah seorang pejabat di Pemkab Klaten, Espos memperoleh informasi soal temuan KTP fiktif Calhaj 2008. Ternyata Klaten menduduki urutan pertama di Jateng, sebagai daerah yang memiliki KTP Calhaj fiktif terbanyak.

Ditemukannya KTP fiktif itu sendiri sebelumnya juga tidak mudah. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Jateng, menemukan 211 KTP Calhaj asal Klaten yang meragukan. Setelah dilaporkan ke Pemkab, petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Klaten menelusuri data yang ada. Hasilnya, dari 1.393 Calhaj 2008 asal Klaten terungkap adanya 136

KTP yang tidak terdokumentasi dalam data base kependudukan Pemkab setempat.

Selain itu, ada pula 232 KTP yang dokumen kependudukannya diragukan. Temuan Siskohat itu, setelah dicocokkan dengan data di Pemkab, membengkak menjadi 308 buah. Dengan demikian, ada total sekitar 676 KTP bermasalah dari hasil verifikasi yang dilakukan Kantor Dukcapil.
Setelah dilakukan verifikasi, sekitar 436 Calhaj pemegang KTP diduga fiktif dipanggil untuk diklarifikasi.

Mayoritas di antara mereka ternyata memang tidak berasal dari Klaten.
”Temuan itu telah kami laporkan ke Gubernur. Kami masih menunggu soal keputusan jadi tidaknya mereka (pemegang KTP fiktif) berangkat haji. Tetapi untuk urusan KTP-nya, Pemkab bisa langsung mencoretnya,” tegas Bupati Sunarna saat ditemui, Senin (5/5), di kompleks Pemkab.

Yang patut menjadi catatan sebenarnya adalah bagaimana KTP fiktif tersebut bisa keluar? KTP itu sendiri muncul di 21 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Klaten. Kepala Kantor Dukcapil, Sarjono membeberkan, dua kecamatan tercatat sebagai pencetak terbanyak produk kartu identitas palsu itu. Dua kecamatan dimaksud adalah Delanggu dengan 148 KTP fiktif dan Prambanan dengan 68 buah KTP fiktif.

Anehnya, banyak pihak dari unsur eksekutif hingga di tingkat desa, tak tahu menahu permasalahan yang terjadi. Camat Prambanan, Bambang Sujarwo menegaskan, dirinya tak tahu proses munculnya KTP Calhaj fiktif tersebut.

Padahal, temuan itu hanya membuka sedikit aib arsip kependudukan Klaten. Logikanya, bila KTP untuk persyaratan Calhaj saja gampang dibuat, bagaimana dengan KTP biasa lainnya? Patut diduga data kependudukan di Klaten saat ini dalam kondisi yang tidak riil.

Mengenai hal ini, Sarjono pun mengakuinya. Menurut dia, hal itu terjadi karena kesalahan sistem.
”Di Klaten tidak ada orang ‘mati’. Ayah saya saja yang sudah meninggal masih tetap dapat kartu pemilih untuk Pilgub nanti,” ungkapnya.  - Heriyono Adi Anggoro – Bersambung